Pertemuan Bilateral Indonesia dan Malaysia Bahas Turunkan Angka TKI Ilegal

Untuk menurunkan angka Tenaga Kerja Indonesia yang memakai jalur tidak resmi atau tidak sesuai prosedur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia berkomitmen melakukan pertemuan yang rencananya akan digelar 1 Oktober 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia seperti dilansir depnakertrans.go.id pada hari Sabtu 19 September 2015. Rencananya komitmen dari dua negara ini berupa Indonesia hanya akan mengirim tenaga kerja ke Malaysia melalui jalur legal dan pemerintah Malaysia juga hanya menerima tenaga kerja Indonesia dari jalur legal.
Kedua pemerintah pun sepakat mengenai kewajiban pihak pengguna (majikan) untuk menanggung biaya-biaya tambahan dalam poses penempatan TKI ke Malaysia sehingga tidak membebani TKI yang hendak bekerja di sana. 

“Hari ini saya bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang juga Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi membicarakan sejumlah hal yang terkait dengan persoalan ketenagakerjaan Indonesia di Malaysia,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri seusai pertemuan bilateral di Jakarta pada Sabtu 19 September 2015.

Pertemuan yang dihadiri Duta besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, Duta besar Malaysia untuk Indonesia Dato Zahrin Mohamed Hasyim dan pejabat Eselon I dan II di Kementerian Ketenagakerjaan ini membicarakan soal penempatan TKI ke Malaysia yan intinya kedua negara sepakat dan berkomitmen untuk sama-sama mendorong agar proses penempatan itu dilakukan secara legal. “Kita sepakat hanya melakukan penempatan TKI secara legal. Jika ada pihak-pihak (stakeholder) dari masing-masing negara yang tidak melalui jalur resmi maka harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan undang-undang dari negara yang bersangkutan,” kata Hanif.

Selain membahas masalah TKI tidak ilegal, pertemuan ini juga membahas beberapa isu yang selama ini cukup ramai di Indonesia menyangkut soal ada masalah penanganan cek kesehatan, visa, soal security dan hal lain yang di-complain oleh sejumlah PPTKIS di Indonesia,“Pada intinya dalam pertemuan ini bahwa Datuk Sri. menegaskan bahwa seluruh biaya untuk itu semua diberikan kepada majikan, jadi tidak dibebankan pada TKI. Ini tentunya mengurangi beban TKI yang bekerja, di Malaysia,” kata Hanif.

Ke depannya, kata Hanif, dibutuhkan sebuah proses penempatan yang terkoordinasi dan terkonsolidasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia mengontrol arus mobilitas tenaga kerja dengan lebih baik dari aspek perlindungan dan proses penempatan. Kita sampaikan juga beberapa isu sebagai tindak lanjut dari implementasi protocol amandemen MoU 2011, antara lain ada soal permintaan agar paspor TKI bisa dipegang oleh yang bersangkutan, soal one day off untuk TKI dan  terus pembayaran gaji melalui rekening bank. “Itu sebagian sudah disetujui oleh beliau dan pemerintah Malaysia. namun sebagian lain termasuk soal permohonan kita untuk peningkatan gaji tki di Malaysia akan dilaporkan di Kabinet Malasia oleh beliau,“ kata Hanif. Semoga pertemuan ini bisa memberikan angin segar seperti terbitnya beberapa kebijakan yang bisa meringankan beban para pahlawan devisa.